Pasal 9
BAB None — .
Jumlah Anggota DPR sebanyak 9 (sembilan) orang sebagaimana
dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Pemerintah ini, dipilih oleh
Rakyat yang terpilih sebagai Anggota DPRD II, dengan perhitungan
setiap Daerah Tingkat II diwakili satu orang wakil.
Pasal 10.
(1) Penyelenggaraan Pencalonan Anggota DPRD I dan DPR dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I yang diatur sebagai berikut : a. Menteri Dalam Negeri dapat menambah jumlah Anggota Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I yang sedapat-dapatnya mengambil Anggota Pemilihan Daerah Tingkat II; b. Pencalonan dilakukan sebagaimana diatur dalam pasal 15 dan 17 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah ini; c. Tiap Organisasi dan Kesatuan Masyarakat dapat mengajukan sejumlah calon sebagaimana disebut dalam pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini dengan ketentuan bahwa setiap calon yang diajukan harus mendapat dukungan sekurang-kurangnya dari tiga orang calon terpilih untuk Anggota DPRD II dari Daerah Tingkat II yang bersangkutan; d. Calon dimaksud ayat (1) huruf c pasal ini, diajukan :
(i) untuk Anggota DPR, kepada Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I yang selanjutnya akan meneruskan kepada Panitia Pemilihan Indonesia yang akan melaksanakan ketentuan-ketentuan dimaksud pasal ayat (1) Peraturan Pemerintah No. tahun tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 15 tahun 1969;
(ii) untuk Anggota DPRD I, kepada Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I yang selanjutnya akan melaksanakan ketentuan dimaksud pasal 49 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 15 tahun 1969 dan pasal 13 ayat (4) dan (5) Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1970 tentang Pelaksanaan Undang- undang No. 16 tahun 1969; e. Panitia Pemilihan Indonesia menetapkan Daftar Calon Sementara/Tetap Anggota DPR untuk tiap-tiap Daerah Tingkat II dan menyampaikannya kepada Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I; f. Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I menetapkan Daftar Calon Sementara/Tetap Anggota DPRD I untuk tiap-tiap Daerah Tingkat II; g. Seorang terpilih sebagai Anggota DPRD I dan DPR jika ia
memperoleh suara terbanyak mutlak sekurang-kurangnya separuh ditambah I dari calon terpilih untuk Anggota DPRD II yang hadir dalam rapat pemilihan.
(2) Untuk penyelenggaraan pencalonan dan pemilihan Anggota tambahan MPR Utusan Daerah, berlaku ketentuan-ketentuan pasal 6 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1970 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 16 tahun 1969.
