Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
2. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
3. Instansi Pemerintah adalah Departemen dan Lembaga Non Departemen.
4. Pimpinan Instansi Pemerintah adalah menteri atau pimpinan lembaga non departemen.
5. Pejabat Instansi Pemerintah adalah pejabat yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang- undangan bertanggung jawab atas penentuan jumlah, pembayaran termasuk angsuran dan penundaan pembayaran, Perundang-undanganpenagihan, dan penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak. Peraturan
6. Wajib ditjenBayar adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, atau dalam suatu periode tertentu menurut ketentuan peraturan perundang- undangan.