Pasal 2

(1) Pegawai Negeri Sipil dilarang menduduki jabatan rangkap. (2) Dikecualikan dari ketentuan pelarangan untuk menduduki jabatan rangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan : a. Jaksa, merangkap jabatan struktural di lingkungan Kejaksaan yang tugas pokoknya berkaitan erat dengan bidang penuntutan atau dapat diberi tugas penuntutan; b. Peneliti, merangkap jabatan struktural di lingkungan instansi Peinerintah yang tugas pokoknya berkaitan erat dengan bidang penelitian. (3) Jabatan struktural yang dirangkap oleh Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan PRESIDEN.