Pasal 482

(1) Direksi, pengurus, perorangan, danlatau badan hukum Pelaku Usaha dapat ditetapkan dalam daftar hitam dalam hal Pelaku Usaha dikenai sanksi administratif berupa pencabutan layanan dan/atau pencabutan PB. (21 Pihak yang ditetapkan dalam daftar hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang terlibat dalam kegiatan usaha yang bersangkutan. SK No 253052 A (3) Pihak PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (3) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikeluarkan dari daftar hitam setelah: a. 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan dalam daftar hitam; dan/atau b. kewajiban yang menjadi piutang negara dipenuhi.