Pasal 64

PUPN melaksanakan pengelolaan data dan informasi Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 untuk mendukung:

• pelaksanaan tindakan keperdataan dan/ a tau tindakan layanan publik; dan/ atau
• pengurusan Piutang Negara.

Pasal65 Kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah/badan lainnya harus memberikan data dan informasi pendukung pengurusan Piutang Negara yang diminta oleh PUPN untuk:

• penyusunan kebijakan di bidang pengurusan Piutang Negara;
• mendukung pelaksanaan tindakan keperdataan dan/atau tindakan layanan publik; dan/atau
• mendukung pengurusan Piutang Negara.