PP
PENGURUSAN PIUTANG NEGARA
Pasal 63
(1) Untuk kepentingan penyusunan kebijakan
pengurusan Piutang Negara, PUPN mengelola data dan informasi Piutang Negara paling sedikit memuat:
identitas Penanggung Utang/Penjamin Utang;
Penyerah Piutang;
jumlah utang;
angsuran; dan
Barang ...
SK No 135213 A jdih.kemenkeu.go.id
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- Barang Jaminan/Harta Kekayaan Lain.
(2) Data dan informasi Piutang Negara sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1) dapat dilakukan secara elektronik.
(3) Data dan informasi Piutang Negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri untuk menjadi bagian dari data pengelolaan keuangan negara.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan
data dan informasi Piutang Negara diatur dalam Peraturan Menteri.