Pasal 57

( 1) PUPN menetapkan rencana Paksa Badan.

(2) Surat perintah Paksa Badan terhadap objek Paksa

Badan ditetapkan berdasarkan:

• rencana Paksa Badan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1); dan
• setelah memperoleh izin dari Kepala Kejaksaan Tinggi setempat.