Pasal 20

(1) PUPN menetapkan SP.

(2) SP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai

kekuatan pelaksanaan seperti putusan pengadilan dalam perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang memiliki irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

(3) SP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat

paling sedikit:

• irah-irah;
• identitas Penyerah Piutang serta nomor dan tanggal surat penyerahan pengurusan Piutang Negara;
• identitas ...

SK No 135190 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• identitas Penanggung Utang;
• penetapan jumlah Piutang Negara yang harus diselesaikan berikut biaya administrasi pengurusan Piutang Negara;
• alasan yang menjadi dasar penagihan;
• dasar hukum penerbitan SP; dan
• perintah kepada Penanggung Utang untuk melunasi seluruh utangnya dalam jangka waktu 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal pemberitahuan SP.

(4) Jika Penanggung Utang tidak mempunyai tempat

tinggal/kediaman yang dikenal di wilayah hukum Indonesia atau menghilang, SP diberitahukan dengan:

• menempelkan salinan SP di papan pengumuman kantor PUPN/Kantor Pelayanan yang menerbitkan SP;
• dimuat dalam surat kabar harian atau situs web direktorat jenderal yang membidangi Piutang Negara; dan/ atau
• dimuat dalam berita negara.