Pasal 2

Ayat (1) Yang dimaksud dengan "piutang pemerintah pusat/pemerintah daerah" adalah piutang pada kementerian negara/lembaga, Bendahara Umum Negara/Daerah serta instansi daerah yang terkonsolidasi/tercatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat/Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, termasuk didalamnya piutang pada Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah, serta piutang Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah yang disalurkan melalui Badan Usaha Milik Negara/Daerah melalui pola channeling dan risk sharing. Selain itu piutang pemerintah pusat/pemerintah daerah juga meliputi piutang pada lembaga/komisi negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar atau undang-undang yang mendapatkan anggaran rutin dari Pemerintah dan/ a tau piutangnya terkonsolidasi/tercatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat/ Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, antara lain:

• Majelis Permusyawaratan Rakyat;
• Dewan Perwakilan Rakyat;
• Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
• Dewan Perwakilan Daerah;
• Badan Pemeriksa Keuangan;
• Mahkamah Konstitusi;
• Komisi ...

SK No 135242 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

REPLIBLIK INDONESIA

• Komisi Pemberantasan Korupsi;
• Komisi Yudisial;

1. Komisi Pemilihan Umum; J. Komisi Pengawas Persaingan Usaha;

• Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;

1. Komisi Perlindungan Anak Indonesia;

• Ombudsman; dan
• lembaga/ komisi negara lainnya yang sejenis. Ayat (2) Huruf a Contoh Piutang Negara yang penyelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan antara lain:
• piutang perpajakan;
• piutang uang pengganti putusan pidana korupsi; dan
• piutang yang timbul karena perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hurufb Contoh Piutang Negara yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN berdasarkan peraturan perundang-undangan antara lain:
• Piutang Negara yang adanya dan besarnya tidak pasti menurut hukum; dan
• Piutang Negara yang berdasarkan peraturan Menteri ditetapkan untuk diurus sendiri tanpa melalui PUPN.