Pasal 1

(1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku

pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia meliputi penerimaan dari:

• pelayanan jasa hukum;
• pendidikan dan Pelatihan;
• pelayanan keimigrasian; intelektual; d. pelayanan kekayaan

e pelayanan

• pelayanan kesehatan; dan
• kegiatan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka pembinaan kemandirian warga binaan pemasyarakatan.

(2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan

Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

(3) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak atas

kegiatan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka pembinaan kemandirian warga binaan pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama.