Pasal 1

Dengan PERATURAN PEMERINTAH ini dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG Pajak Pertambahan Nilai 1984 atas :

1. penyerahan Barang Kena Pajak yang dilakukan di daerah pabean Republik INDONESIA dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya oleh Pedagang Besar;
2. penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan di daerah pabean Republik INDONESIA dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya oleh Pengusaha Jasa Kena Pajak, kecuali :

a. jasa pelayanan dan perawatan kesehatan;

b. jasa pelayanan sosial;

c. jasa pelayanan pos dan giro;

d. jasa perbankan, asuransi, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Financial Leasing;

e. jasa di bidang keagamaan;

f. jasa di bidang pendidikan;

g. jasa di bidang kesenian yang tidak bersifat komersial;

h. jasa penyiaran radio dan televisi;

i. jasa angkutan laut dan angkutan darat;

j. jasa angkutan udara luar negeri;

k. jasa tenaga kerja dan penyediaan tenaga kerja;

l. jasa perhotelan dan rumah penginapan;

m. jasa telepon umum coin-box, telegram, dan jasa penyewaan transponder luar negeri.