Pasal 79

(1) Pelaksanaan tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf b meliputi:

• membentuk organisasi gugus tugas;

43 / 177

• tindakan peringatan dini;

• tindakan deteksi dini; dan

• tindakan respon dini.

(2) Pembentukan organisasi gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh:

• Menteri untuk gugus tugas nasional;

• gubernur untuk gugus tugas provinsi; dan

• bupati/wali kota untuk gugus tugas kabupaten /kota.

(3) Tindakan peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan menyediakan

dan menyebarluaskan informasi gejala penyakit Ikan.

(4) Tindakan deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan:

• investigasi lapangan;

• pengambilan sampel;

• pengujian sampel; dan

• pelaporan hasil investigasi dan hasil pengujian.

(5) Tindakan respon dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui:

• pelaksanaan kebijakan tanggap darurat;

• penanganan penyakit Ikan; dan

• penyampaian laporan hasil pelaksanaan respon dini.