Pasal 211

(1) Pelabuhan Perikanan yang telah beroperasi dan telah memiliki lembaga pengelola Pelabuhan Perikanan

dapat ditetapkan kelasnya berdasarkan kriteria teknis dan operasional.

(2) Permohonan penetapan kelas Pelabuhan Perikanan milik Pemerintah Daerah provinsi diajukan oleh

Penyelenggara Pelabuhan Perikanan kepada Menteri.

(3) Permohonan penetapan kelas Pelabuhan Perikanan milik Kementerian diajukan oleh lembaga pengelola

kepada Menteri.

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilengkapi dengan persyaratan:

• fotokopi pernyataan kesiapan beroperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (1) huruf b;

• fotokopi penetapan lembaga pengelola Pelabuhan Perikanan;

• data pemenuhan kriteria teknis dan operasional; dan

• laporan operasional Pelabuhan Perikanan selama 1 (satu) tahun terakhir.

(5) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan verifikasi oleh

Menteri paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap.

(6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Menteri menetapkan kelas Pelabuhan

Perikanan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.