Pasal 10

(1) Pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut harus memperhatikan:

• Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut;

• pelindungan dan kelestarian Sumber Daya Kelautan;

• keamanan terhadap bencana di Laut;

• keselamatan pelayaran;

• pelindungan lingkungan;

• pelindungan masyarakat; dan

• wilayah pertahanan negara.

(2) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan

berdasarkan kesesuaian alokasi ruang di Laut untuk pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut berdasarkan rencana zonasi dan/atau rencana tata ruang.

(3) Pelindungan dan kelestarian Sumber Daya Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

dilakukan dengan memperhatikan:

• hasil analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan;

• wilayah penangkapan Ikan;

• wilayah budi daya Perikanan;

13 / 177

• kawasan pengolahan terapung;

• keberadaan alur migrasi biota Laut;

• keberadaan Kawasan Konservasi;

• keberadaan spesies sedenter; dan/atau

• keberadaan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil.

(4) Keamanan terhadap bencana di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan

memperhatikan:

• riwayat atau sejarah kejadian gempa di Laut;

• keberadaan zona penunjaman dan tumbukan;

• keberadaan sesar di dasar Laut;

• keberadaan gunung api dasar Laut; dan/atau

• risiko bencana dan pencemaran.

(5) Keselamatan pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan pelindungan lingkungan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan dengan memperhatikan keberadaan:

• alur pelayaran;

• ruang bebas;

• koridor pemasangan kabel Laut dan Pipa Bawah Laut;

• jalur penangkapan Ikan dan alur migrasi biota Laut;

• perairan wajib pandu;

• sarana bantu navigasi pelayaran dan fasilitas telekomunikasi pelayaran; dan/atau

• sisa bangunan di Laut.

(6) Pelindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan dengan memperhatikan:

• keberadaan Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Lokal, dan Masyarakat Tradisional;

• ruang penghidupan dan akses kepada Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan Kecil, dan Petambak Garam Kecil; dan/atau

• akses masyarakat menuju dan ke Laut.

(7) Wilayah pertahanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan dengan

memperhatikan pelarangan penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut pada wilayah pertahanan berupa:

• daerah latihan militer;

• daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer;

• daerah penyimpanan barang eksplosif dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya;

• daerah disposal amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya; dan/atau

• daerah ranjau Laut.