Pasal 82

(1) Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau

Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a, dilakukan dalam hal Barang Milik Negara/Daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan menerbitkan keputusan Penghapusan dari:

• Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara; atau
• Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah.

(3) Dikecualikan dari ketentuan mendapat persetujuan

Penghapusan dari Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan Gubernur/ Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, untuk Barang Milik Negara/Daerah yang dihapuskan karena:

• Pengalihan Status Penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
• Pemindahtanganan; atau
• Pemusnahan.

(4) Gubernur/Bupati/Walikota dapat mendelegasikan

persetujuan Penghapusan Barang Milik Daerah berupa barang persediaan kepada Pengelola Barang.

(5) Pelaksanaan . . .

(5) Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) dilaporkan kepada Pengelola Barang.

(6) Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (4) dilaporkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota.