Pasal 48

Penilaian Barang Milik Negara/Daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Pusat/Daerah, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan, kecuali dalam hal untuk:

• Pemanfaatan dalam bentuk Pinjam Pakai; atau
• Pemindahtanganan dalam bentuk Hibah.