Pasal 32

(1) Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah

dilaksanakan terhadap:

• Barang Milik Negara yang berada pada Pengelola Barang;
• Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Gubernur/Bupati/Walikota;
• Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang;
• Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang; atau
• Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan.

(2) Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Negara

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pengelola Barang.

(3) Kerja . . .

(3) Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota.

(4) Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Negara/

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang.