Pasal 36

(1) Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal

15 ayat (1) yang telah diisi oleh Pemrakarsa disampaikan kepada:

• Menteri, untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang berlokasi:

1. di lebih dari 1 (satu) wilayah provinsi;

2. di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sedang dalam sengketa dengan negara lain;

3. di wilayah ...

1. di wilayah laut lebih dari 12 (duabelas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas; dan/atau
2. di lintas batas Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan negara lain.

• gubernur, untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang berlokasi:

1. di lebih dari 1 (satu) wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;
2. di lintas kabupaten/kota; dan/atau
3. di wilayah laut paling jauh 12 (duabelas) mil dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

• bupati/walikota, untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang berlokasi pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota dan di wilayah laut paling jauh 1/3 (satu pertiga) dari wilayah laut kewenangan provinsi.

(2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota melakukan

pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL- UPL.

(3) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi

formulir UKL-UPL dinyatakan tidak lengkap, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota mengembalikan UKL- UPL kepada Pemrakarsa untuk dilengkapi.

(4) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi

formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota melakukan pemeriksaan UKL-UPL.

(5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dilakukan dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari sejak formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap secara administrasi.