Pasal 5

(1) Permohonan persetujuan pemakaian nama kepada Menteri ditolak apabila nama tersebut:

a. telah dipakai secara sah oleh perseroan lain atau mirip dengan nama perseroan lain;

b. bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan.

(2) Disamping alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) permohonan persetujuan pemakaian nama perseroan yang diajukan kepada Menteri juga ditolak, apabila nama tersebut:

a. sama atau mirip dengan nama perseroan yang permohonan persetujuan pemakaiannya telah diterima lebih dahulu;

b. sama atau mirip dengan merek terkenal sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek berikut perubahannya, kecuali ada izin dari pemilik merek terkenal tersebut;

c. dapat memberikan kesan adanya kaitan antara perseroan dengan suatu lembaga pemerintah, lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, atau lembaga internasional, kecuali ada izin dari yang bersangkutan;

d. hanya terdiri dari angka atau rangkaian angka;

e. hanya terdiri dari huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata;

f. menunjukkan maksud dan tujuan perseroan, kecuali ada tambahan lain; atau

g. tidak sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;

h. hanya merupakan nama suatu tempat;

I. ditambah kata dan atau singkatan kata yang mempunyai arti sebagai perseroan terbatas, badan hukum atau persekutuan perdata.