Pasal 48

(1) BUMN atau badan usaha milik daerah menyampaikan

minat atas penawaran wilayah penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) hurr.rf a dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak penawaran.

(2) Penyampaian minat sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) harus dilengkapi persyaratan:

• administratif;
• teknis; dan
• finansial.

(3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf a meliputi:

• profil badan usaha; dan
• susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari BUMN atau badan usaha milik daerah.

(4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b meliputi:

• pengalaman BUMN atau badan usaha milik daerah di bidang Pertambangan atau bagi perusahaan barur harus mendapat dukungan dari perusahaan lain yang bergerak di bidang Pertambangan; b.mempunyai...

SK No 16719l A

FRESIDEN

• mempunyai tenaga ahli Eksplorasi Pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun; dan
• rencana kegiatan Penyelidikan dan Penelitian paling lama 3 (tiga) tahun.

(5) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf c meliputi:

• laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik atau surat keterangan dari akuntan publik bagi perusahaan baru; dan
• surat keterangan dari bank mengenai ketersediaan dana dalam rekening BUMN atau badan usaha milik daerah paling sedikit sebesar nilai biaya rencana kegiatan Penyelidikan dan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hurrf c.

(6) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) BUMN atau

badan usaha milik daerah yang menyatakan minat atas penawaran wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menerapkan asas prioritas bagi pihak yang mengajukan permohonan pertama dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (5).

(7) Berdasarkan hasil evaluasi terhadap persyaratan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (5), Menteri memberikan persetqjuan atau penolakan penawaran wilayah dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah permohonan disampaikan BUMN atau badan usaha milik daerah.

(8) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (71 harus

disampaikan kepada BUMN atau badan usaha milik daerah disertai dengan alasan penolakan.