Pasal 17

(1) Dalam hal IPB berakhir sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 20l7

tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung, pemegang IPB wajib:

• melunasi dan menyelesaikan seluruh kewajiban finansial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
• mengembalikan seluruh Wilayah Kerja dan melaksanakan semua ketentuan-ketentuan yang ditetapkan berkaitan dengan pengembalian seluruh Wilayah Kerja;
• menyerahkan semua Data dan Informasi Panas Bumi pada Wilayah Kerja, baik dalam bentuk analog maupun digital yang terkait dengan pelaksanaan pengusahaan Panas Bumi kepada Menteri; dan
• melakukan kewajiban pasca IPB berakhir,

(2) Pelunasan dan penyelesaian seluruh kewajiban hnansial

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

• untuk IPB yang berakhir karena habis masa berlakunya, terhitung sampai dengan berakhirnya IPB;
• untuk IPB yang berakhir karena dikembalikan, terhitung sampai dengan penyampaian pengembalian IPB; atau
• untuk IPB yang berakhir karena dicabut terhitung sampai dengan tanggal pencabutan.

(3) Kewajiban pasca IPB berakhir sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf d paling sedikit meliputi:

• melakukan usaha pengamanan terhadap benda maupun bangunan dan keadaan tanah di sekitarnya yang dapat membahayakan keamanan umum;
• dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal IPB berakhir:

1. mengangkat benda, bangunan, dan peralatan miliknya yang berada di daiam bekas Wilayah Kerjanya, kecuali bangunan yang dapat digunakan untuk kepentingan umum; dan
2. menyerahkan aset hasil pengusahaan Panas Bumi kepada Menteri.

(4) Dalam

SK No 083667 A

PRESIDEN

(41 Dalam hal IPB berakhir dan pemegang IPB tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp7.O00.00O.O00,00 (tujuh miliar rupiah).