Pasal 3

Pelaksanaan dari ketentuan termaksud dalam Pasal 2 PERATURAN PEMERINTAH ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri, dengan memperhatikan: a. peraturan perundangan yang berlaku; b. kelancaran dan kelangsungan usaha dari kesatuan-kesatuan produksi tersebut demi perkembangan ekonomi pada umumnya, pembangunan Daerah pada khususnya.