Pasal 6

(1) Pemerintah menyusun sistem akuntansi pemerintahan yang mengacu

pada SAP.

(2) Sistem akuntansi pemerintahan pada tingkat pemerintah pusat diatur

dengan Peraturan Menteri Keuangan.

(3) Sistem akuntansi pemerintahan pada tingkat pemerintah daerah diatur

dengan peraturan gubernur/bupati/walikota, mengacu pada Peraturan Daerah tentang pengelolaan keuangan daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.