Pasal 3

(1) PSAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dilengkapi

dengan IPSAP dan/atau Buletin Teknis.

(2) IPSAP dan Buletin Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disusun dan ditetapkan oleh KSAP dan diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

(3) IPSAP . . .

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(3) IPSAP dan Buletin Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SAP.