Pasal 1

Dalam PERATURAN PEMERINTAH ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik INDONESIA;
2. PRESIDEN adalah PRESIDEN Republik INDONESIA;
3. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang Pos dan Giro;
4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab dalam bidang Pos dan Giro;
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Umum (PERUM) Pos dan Giro;
6. Perusahaan adalah Perusahaan Umum (PERUM) Pos dan Giro;
7. Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum (PERUM) Pos dan Giro;
8. Direktur Utama adalah Direktur Utama Perusahaan Umum (PERUM) Pos dan Giro;
9. Pegawai adalah pegawai Perusahaan Umum (PERUM) Pos dan Giro;
10. Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi Perusahaan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dengan maksud agar Perusahaan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna serta dapat berkembang dengan baik;
11. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap Perusahaan, dengan tujuan agar Perusahaan melaksanakan fungsinya dengan baik dan berhasil mencapai tujuannya yang telah ditetapkan;
12. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk menilai Perusahaan dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan dan/atau dalam bidang teknis operasional.