Pasal 8

(1) Pajak Penghasilan terutang sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 ayat (3) dilunasi dengan cara:

• disetor sendiri oleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu; atau
• dipotong atau dipungut oleh Pemotong atau Pemungut Pajak dalam hal Wajib Pajak bersangkutan melakukan transaksi dengan pihak yang ditunjuk sebagai Pemotong atau Pemungut Pajak.

(2) Penyetoran sendiri Pajak Penghasilan terutang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dilakukan setiap bulan.

(3) Pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan

terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dilakukan oleh Pemotong atau Pemungut Pajak untuk setiap transaksi dengan Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat iinal berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

(4) Ketentuan

PRESIDEN

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyetoran

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.