Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut BLU, adalah instansi di

lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan

kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual

tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan

kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

1. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang selanjutnya

disebut PPK-BLU, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan

fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis

yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam

rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan

bangsa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, sebagai

pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.

1. Pemerintah adalah pemerintah pusat dan/atau daerah.

2. Instansi pemerintah adalah setiap kantor atau satuan kerja yang

berkedudukan sebagai pengguna anggaran/barang atau kuasa pengguna

anggaran/barang.

1. Kementerian Negara/Lembaga adalah kementerian negara/lembaga

pemerintah yang dipimpin oleh menteri/pimpinan lembaga yang

bertanggung jawab atas bidang tugas yang diemban oleh suatu BLU.

1. Menteri/pimpinan lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas

bidang tugas BLU yang bersangkutan.

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD, adalah

instansi pemerintah daerah yang merupakan bagian dari pemerintah daerah

yang bertanggung jawab atas bidang tugas yang diemban oleh suatu BLU.

1. Pejabat...

PRESIDEN

1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disebut PPKD,

adalah kepala badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan yang memiliki

tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai

Bendahara Umum Daerah.

1. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, yang

selanjutnya disebut RKA-KL, adalah rencana dan anggaran sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang

Keuangan Negara.

1. Rencana Bisnis dan Anggaran BLU, yang selanjutnya disebut RBA,

adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi

program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran suatu BLU.

1. Standar Pelayanan Minimum adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur

layanan minimum yang diberikan oleh BLU kepada masyarakat.

1. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi

berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka

pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.

Bagian Pertama

Tujuan