Pasal 1

(U Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Ralqyat meliputi penerimaan dari:

• pelayanan pengkajian, pengujian, sertifikasi, dan advis teknis;
• administrasi perizinan berusaha kantor perwakilan badan usaha jasa konstruksi asing;
• penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi;
• pelayanan akademik Politeknik Pekerjaan Umum;
• royalti atas lisensi hak kekayaan intelektual dari hasil pengkajian;
• denda administratif atas pelanggaran administratif jasa konstruksi;
• penggunaan peralatan konstruksi;
• Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air;
• sewa rumah negara tapak; dan
• sewa satuan rumah susun. (21 Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan hurrf d memiliki jenis dan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang mempakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

(3) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja sama.

(4) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama.

(5) Tarif . .

SK No 169922A

FRESIDEN

RSPUBLIK INDONESIA

(5) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi.

(6) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sampai dengan huruf j dihitung dengan menggunakan formula.