Pasal 18

(1) Rencana tata ruang wilayah kabupaten paling sedikit mengacu pada:

• Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

• RTR pulau/kepulauan;

• RTR KSN; dan

• rencana tata ruang wilayah provinsi.

(2) Rencana tata ruang wilayah kabupaten memperhatikan:

• rencana pembangunan jangka panjang daerah provinsi;

• rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi;

• rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten;

• rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten;

• perkembangan permasalahan regional dan global serta hasil pengkajian implikasi penataan ruang kabupaten;

• upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan serta stabilitas ekonomi;

• keselarasan aspirasi pembangunan nasional dan pembangunan daerah;

• daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

• kondisi dan potensi sosial Masyarakat;

• neraca penatagunaan tanah dan neraca penatagunaan sumber daya air;

• pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi; dan

• kebijakan pembangunan nasional yang bersifat strategis.

(3) Rencana tata ruang wilayah kabupaten paling sedikit memuat:

14 / 177

• tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang wilayah kabupaten;

• rencana Struktur Ruang wilayah kabupaten yang meliputi rencana sistem pusat permukiman dan rencana sistem jaringan prasarana;

• rencana Pola Ruang wilayah kabupaten yang meliputi Kawasan Lindung kabupaten dan Kawasan Budi Daya kabupaten, termasuk rencana penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan;

• arahan Pemanfaatan Ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan;

• ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah kabupaten yang berisi ketentuan umum zonasi, ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi;

• kebijakan pengembangan kawasan strategis kabupaten;

• kebijakan pengembangan wilayah kabupaten; dan

• peruntukan ruang pada sempadan pantai, sungai, situ, danau, embung, waduk, dan mata air.

(4) Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi acuan untuk:

• penyusunan RDTR kabupaten;

• penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten;

• penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten;

• Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di wilayah kabupaten;

• perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor; dan

• penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi.

(5) Rencana tata ruang wilayah kabupaten dituangkan ke dalam peta dengan tingkat ketelitian skala

1:50.000.