Pasal 57

(1) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) merupakan tanggung

jawab Pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang terkena bencana.

(2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun

rencana rehabilitasi yang didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.

(3) Dalam menyusun rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus

memperhatikan:

• pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
• kondisi sosial;
• adat istiadat;
• budaya; dan
• ekonomi.

(4) Rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan pedoman

yang ditetapkan oleh Kepala BNPB.