Pasal 1

Dalam PERATURAN PEMERINTAH ini yang dimaksud dengan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik INDONESIA adalah Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik INDONESIA yang tidak merangkap jabatan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA.