Pasal 117

(1) Izin usaha jasa pengurusan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111

huruf b diberikan oleh gubernur tempat perusahaan berdomisili.

(2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi

persyaratan:

• memiliki akte pendirian perusahaan;
• memiliki nomor pokok wajib pajak perusahaan;
• memiliki modal usaha;
• memiliki penanggung jawab;
• memiliki peralatan yang cukup sesuai dengan perkembangan teknologi;
• memiliki tenaga ahli yang sesuai; dan
• memiliki surat keterangan domisili perusahaan.

(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama perusahaan jasa

pengurusan transportasi masih menjalankan kegiatan usahanya dan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali oleh gubernur.

(4) Izin usaha jasa pengurusan transportasi yang telah diberikan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) harus dilaporkan oleh gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri untuk dijadikan bahan penyusunan sistem informasi angkutan di perairan.