Pasal 107

(1) Izin usaha angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf d

diberikan oleh:

• Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk badan usaha yang berdomisili di Daerah Khusus Ibukota Jakarta; atau
• bupati/walikota sesuai dengan domisili badan usaha.

(2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi

persyaratan:

• memiliki akta pendirian perusahaan;

• memiliki nomor pokok wajib pajak perusahaan;

• memiliki …. www.djpp.depkumham.go.id

• memiliki penanggung jawab;
• menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun sewa berdasarkan surat keterangan domisili dari instansi yang berwenang;
• pernyataan tertulis sanggup memiliki kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal; dan
• memiliki tenaga ahli di bidang ketatalaksanaan, nautis, dan/atau teknis pelayaran niaga.

(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama perusahaan angkutan

penyeberangan masih menjalankan kegiatan usahanya.