Pasal 7

(1) Modal Perusahaan adalah kekayaan Negara yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan tidak terbagi atas saham-saham. (2) Besarnya modal Perusahaan adalah sama dengan nilai kekayaan Negara yang telah tertanam di dalam pembangunan Pelabuhan Udara Jakarta Cengkareng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan kekayaan lain yang diperlukan, berdasarkan penetapan Menteri Keuangan sesuai dengan hasil perhitungan yang dilakukan bersama oleh Departemen Keuangan dan Departemen Perhubungan. (3) Setiap penambahan modal dari luar yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan, dilakukan dengan PERATURAN PEMERINTAH. (4) Perusahaan dapat menambah modalnya dengan dana yang dibentuk dan dipupuk secara intern menurut ketentuan dalam Pasal 53. (5) Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam atau cadangan rahasia. (6) Semua alat-alat likuid (liquide) yang tidak segera diperlukan oleh Perusahaan disimpan dalam Bank milik Negara yang disetujui oleh Menteri.