Pasal 41

(1) Kepala BAPETEN melakukan penilaian teknis atas permohonan izin

Dekomisioning dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap.

(2) Kepala BAPETEN menyampaikan pemberitahuan kepada Pemegang

Izin operasi mengenai hasil penilaian teknis terhadap dokumen yang belum memenuhi persyaratan.

(3) Pemegang Izin operasi harus melakukan perbaikan dokumen dalam

jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak diterimanya pemberitahuan dari Kepala BAPETEN.

(4) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perbaikan

dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara berulang dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap.

(5) Dalam hal hasil penilaian teknis menunjukkan permohonan

memenuhi penilaian persyaratan izin Dekomisioning, Kepala BAPETEN menerbitkan izin Dekomisioning.

(6) Kepala BAPETEN menolak permohonan izin Dekomisioning apabila:

• Pemegang Izin operasi tidak menyampaikan perbaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau
• perbaikan yang disampaikan Pemegang Izin operasi belum memenuhi penilaian persyaratan izin Dekomisioning.

www.djpp.kemenkumham.go.id

2014, No.8 25

(7) Dalam hal permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (6),

Pemegang Izin operasi wajib mengajukan permohonan baru izin Dekomisioning.