Pasal 33

(1) Kepala BAPETEN melakukan penilaian teknis atas permohonan

persetujuan Modifikasi dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap.

www.djpp.kemenkumham.go.id

2014, No.8 20

(2) Kepala BAPETEN menyampaikan pemberitahuan kepada Pemegang

Izin Komisioning mengenai hasil penilaian teknis terhadap dokumen yang belum memenuhi persyaratan.

(3) Pemegang Izin Komisioning harus melakukan perbaikan dokumen

dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya pemberitahuan dari Kepala BAPETEN.

(4) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perbaikan

dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara berulang dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap.

(5) Dalam hal hasil penilaian teknis menunjukkan permohonan

memenuhi penilaian persyaratan persetujuan Modifikasi, Kepala BAPETEN menerbitkan persetujuan Modifikasi.

(6) Kepala BAPETEN menolak permohonan persetujuan Modifikasi

apabila:

• Pemegang Izin Komisioning tidak menyampaikan perbaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau
• perbaikan yang disampaikan Pemegang Izin Komisioning belum memenuhi penilaian persyaratan persetujuan Modifikasi. Paragraf 4 Izin Operasi