Pasal 2

(1) Dengan pertimbangan tertentu, tarif atas jenis Penerimaan

Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dapat dikenakan tarif sampai dengan RpO,OO (nol rupiah) atau O% (nol persen).

(21 Ketentuan . SK No 169877 A

FRESIDEN

(2) Ketentuan mengenai besaran, persyaratan, dan tata cara

pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Sosial.

(3) Besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif

sebagaimana dimaksud pada ayat (21harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Keuangan.