Pasal 132

(1) Kegiatan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum dilaksanakan secara

elektronik.

(2) Dalam hal tidak dapat dilaksanakan secara elektronik, kegiatan Pengadaan Tanah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara manual.

(3) Hasil pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data, informasi, dan

dokumen elektronik.

(4) Data, informasi, dan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan alat bukti

hukum yang sah dan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan

Umum yang dilakukan secara elektronik diatur dengan Peraturan Menteri.

Penjelasan Pasal 132

Cukup jelas.