Pasal 8

Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini berlaku juga bagi:

• pejabat lain yang hak keuangan atau hak administratifnya disetarakan atau setingkat:

1. Menteri; dan

2. Pejabat Pimpinan Tinggi;

• Wakil Menteri;

• Staf Khusus di lingkungan kementerian;

• Anggota ...

PRESJDEN

• Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
• Hakim Ad hoc; dan
• pegawai lainnya yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian pada Kementerian/Lembaga. Pasal9 Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini dibebankan pada:
• Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi:

1. PNS yang bekerja pada Pemerintah Pusat;
2. Prajurit TNI;
3. Anggota POLRI;
4. penerima pensiun;
5. penerima tunjangan;
6. Pejabat Negara selain Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota, dan Wakil Bupati/ Wakil Walikota; dan
7. pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf

f.

• Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi:

1. PNS yang bekerja pada Pemerintahan Daerah;
2. Gubernur dan Wakil Gubernur;
3. Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota; dan
4. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.