Pasal 15

(1) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang

meliputi:

• mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

• mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

• mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;

• mengoordinasikan . . .

• mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
• mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
• membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
• melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

(2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat

melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:

• perizinan;
• rekomendasi;
• koordinasi;
• pembinaan;
• pengawasan;
• fasilitasi;
• penetapan;
• penyelenggaraan; dan
• kewenangan lain yang dilimpahkan.

(3) Pelaksanaan kewenangan camat sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan.

(4) Pelimpahan sebagian wewenang bupati/walikota kepada

Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan

wewenang Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini.