Pasal 50

(1) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)

huruf f dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi

penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan

pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan

kelurahan.

(2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin

oleh camat atau sebutan lain yang berkedudukan di bawah

dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui

sekretaris Daerah kabupaten/kota.

(3) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai

tugas:

• menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;

• mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

• mengoordinasikan…

• mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman

dan ketertiban umum;

• mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan

Peraturan Bupati/Wali kota;

• mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana

pelayanan umum;

• mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan

pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di

tingkat kecamatan;

• membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa

atau sebutan lain dan/atau kelurahan;

• melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan

oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang

ada di kecamatan; dan

• melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh

peraturan perundang-undangan.

(4) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(3), camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh

bupati/wali kota untuk melaksanakan sebagian Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

kabupaten/kota.

(5) Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dibantu oleh perangkat

kecamatan.