Pasal 48

(1) Dalam hal berdasarkan perhitungan nilai variabel

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 suatu fungsi

penunjang Urusan Pemerintahan tidak memenuhi syarat

untuk dibentuk badan Daerah kabupaten/kota sendiri, fungsi

penunjang Urusan Pemerintahan tersebut digabung dengan

badan lain.

(2) Penggabungan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dalam

1 (satu) badan Daerah kabupaten/kota sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada perumpunan fungsi

penunjang Urusan Pemerintahan dengan kriteria:

• kedekatan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan;

dan/atau

• keterkaitan antar penyelenggaraan fungsi penunjang

Urusan Pemerintahan.

(3) Perumpunan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

• kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; dan

• perencanaan serta penelitian dan pengembangan.

(4) Penggabungan…

(4) Penggabungan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling

banyak 2 (dua) fungsi penunjang Urusan Pemerintahan.

(5) Tipelogi badan Daerah kabupaten/kota hasil penggabungan

fungsi penunjang Urusan Pemerintahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jumlah bidang hasil

penggabungan.

(6) Nomenklatur badan Daerah kabupaten/kota yang

mendapatkan tambahan bidang dari fungsi penunjang

Urusan Pemerintahan merupakan nomenklatur badan

Daerah kabupaten/kota dari fungsi penunjang Urusan

Pemerintahan yang berdiri sendiri sebelum penggabungan.