Pasal 17

(1) Untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan

nonperizinan kepada masyarakat, Daerah membentuk unit

pelayanan terpadu satu pintu Daerah provinsi yang melekat

pada dinas Daerah provinsi yang menyelenggarakan Urusan

Pemerintahan di bidang Penanaman Modal.

(2) Besaran unit pelayanan terpadu satu pintu daerah provinsi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti besaran dari

Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di

bidang Penanaman Modal.

(3) Pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan dan non

perizinan kepada unit pelayanan terpadu satu pintu

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan

Peraturan Gubernur.

(4) Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan

pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada

ayat (3), pada bidang yang menyelenggarakan pelayanan

terpadu satu pintu dapat dibentuk tim teknis sesuai

kebutuhan.

(5) Dalam…

(5) Dalam hal berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel

Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal

memperoleh nilai kurang dari 401 (empat ratus satu),

diwadahi dalam dinas penanaman modal dan pelayanan

terpadu satu pintu tipe C yang membawahi paling banyak 3

(tiga) bidang.

(6) Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat menerima

tambahan Urusan Pemerintahan lainnya yang serumpun

dengan hasil perhitungan nilai variabel kurang dari

401(empat ratus satu).

(7) Pembinaan unit pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.