Pasal 101

(1) Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah bagi Daerah

provinsi baru yang belum memiliki anggota DPRD, ditetapkan

dengan Peraturan Gubernur setelah mendapat persetujuan

Menteri dan pertimbangan tertulis dari menteri yang

menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang aparatur

negara.

(2) Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah bagi Daerah

kabupaten/kota baru yang belum memiliki anggota DPRD,

ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Wali kota setelah

mendapat persetujuan gubernur sebagai wakil Pemerintah

Pusat.

(3) Ketentuan...

(3) Ketentuan mengenai pembentukan, jenis, kriteria, tipelogi,

kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan jabatan

Perangkat Daerah pada Daerah provinsi dan Daerah

kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

sampai dengan Pasal 99 berlaku secara mutatis mutandis

terhadap pembentukan Perangkat Daerah provinsi baru dan

kabupaten/kota baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2).

(4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) terlaksana, Daerah induk wajib melakukan

penataan ulang Perangkat Daerah dengan menghitung

kembali intensitas Urusan Pemerintahan sesuai dengan

ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

STAF AHLI