Pasal 75

(1) Dalam hal diperlukan perubahan rencana kerja dan

anggaran Otorita Ibu Kota Nusantara, perubahan diajukan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara kepada Menteri untuk mendapatkan pengesahan.

(2) Perubahan rencana kerja dan anggara.n sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan:

• sebagai akibat dari:

1. perubahan Rencana Induk Ibu Kota Nusantara yang memerlukan penyesuaian kebutuhan pelaksanaan;
2. penggunaan selisih lebih penerimaan negara bukan pajak pada Otorita Ibu Kota Nusantara;
3. fluktuasi pendapatan; dan/atau
4. hasil pengendalian dan pemantauan.

• sebagai akibat selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

(3) Pengajuan perubahan anggaran rencana ke{a dan

anggaran Otorita Ibu Kota Nusantara berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai tata cara perubahan renca.na kerja dan €rnggaran.

BAB IV. . .

SK No l4l306A

PRESIDEN

BAB tV

Bagian Kesatu Umum