Pasal 9

(1) Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan

Pembangunan Nasional bersama-sama menentukan besaran indikator ekonomi makro.

(2) Indikator ekonomi makro sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) digunakan untuk penyusunan kerangka ekonomi makro dalam:

• dokumen RKP; dan

• dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok­ Pokok Kebijakan Fiskal.

(3) Menteri Keuangan dalam menyusun rancangan

dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal mempertimbangkan usulan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional.

(4) Rancangan dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan

Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibahas oleh Menteri Keuangan dengan melibatkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, dan instansi terkait lainnya.

(5) Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan

Pembangunan Nasional bersama-sama menyusun ketersediaan anggaran dengan mempertimbangkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal.

(6) Kerangka Ekonomi Makro, Pokok-Pokok Kebijakan

Fiskal, dan ketersediaan anggaran disampaikan kepada Presiden paling lambat minggu ketiga bulan Februari untuk mendapat persetujuan.

(7) Menteri Keuangan men yampaikan k etersediaa n

anggaran yang telah disetujui Presiden se bagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional paling lambat minggu pertama bulan Maret yang meliputi:

• belanja ...

PRESIDEN

• belanja kementerianjlembaga;

• subsidi pangan, subsidi pupuk, dan subsidi benih;

• hibah daerah;

• dana transfer khusus;

• dana desa; dan

• sumber pendanaan lainnya,

yang diarahkan untuk mencapai Sasaran pembangunan nasional.

Bagian Kelima

Penyiapan Rancangan Awal RKP