Pasal 26

(1) Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 25 dilakukan melalui:

• penetapan kaidah Penganekaragaman Pangan;
• pengoptimalan Pangan Lokal;
• pengembangan teknologi dan sistem insentif bagi usaha pengolahan Pangan Lokal;
• pengenalan jenis Pangan baru, termasuk Pangan Lokal yang belum dimanfaatkan;
• pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan;
• peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan;
• pengoptimalan pemanfaatan lahan, termasuk lahan pekarangan;
• penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang Pangan; dan
• pengembangan industri Pangan yang berbasis Pangan Lokal.

(2) Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah,

perguruan tinggi, dan/atau Pelaku Usaha Pangan Lokal setempat.