Pasal 32

(1) Pengenaan sanksi administratif dilakukan terhadap Usaha Besar atau

Usaha Menengah yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berdasarkan inisiatif dari KPPU dan/atau laporan yang masuk ke KPPU oleh:

• Usaha Mikro, Usaha Kecil, atau Usaha Menengah yang dirugikan atas pemilikan dan/atau penguasaan usahanya dalam hubungan Kemitraan dengan Usaha Besar;

• Usaha Mikro atau Usaha Kecil yang dirugikan atas pemilikan dan/atau penguasaan usahanya dalam hubungan Kemitraan dengan Usaha Menengah; atau

• orang yang mengetahui tentang dugaan pelanggaran pelaksanaan Kemitraan.

www.djpp.kemenkumham.go.id

15 2013, No.40

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara

tertulis disertai bukti dan keterangan yang lengkap dan jelas.