Pasal 81

(1) Rancangan peraturan daerah dapat berasal dari DPRD atau

kepala daerah.

(2) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD atau

kepala daerah disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.

(3) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diajukan berdasarkan program legislasi daerah.

(4) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau kepala daerah dapat

mengajukan rancangan peraturan daerah di luar program legislasi daerah.