Pasal 4

(1) Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan bahan

bakar minyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib menerbitkan Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang perpajakan.

(2) Pada . . .

(2) Pada setiap lembar Faktur Pajak yang diterbitkan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberi cap atau keterangan yang menerangkan bahwa fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut tersebut diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

(3) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus

dilampiri surat persetujuan berlayar yang menerangkan bahwa lokasi tujuan berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.